Hits : 166007. Dokumen : Pemerintah Pusat. com – Di Indonesia, undang-undang yang mengatur koperasi saat ini adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 000 (lima ribu) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020. Terdapat pengaturan kembali penyusutan dan amortisasi dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (Pasal 11 dan Pasal 11A). Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017. Staatsblad 1937-191 dan ketentuan mengenai. 17) dan Undang-Undang R. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah. 211, TLN NO. TENTANG DATABASE PERATURAN. 8, LN. The bill of the law was proposed on January 26, 2016. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: “Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi. Undang-undang (UU) NO. Berisi tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar modal. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 (UU/2019/19) (2019) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. TENTANG DATABASE PERATURAN. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi: UNDANG2 laut. Sebagai aplikasi pembaca undang-undang Indonesia, Themis Reader kini hadir dengan fitur yang semakin menarik dan fungsional bagi pembacanya. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran NegaraUNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Frasa "pemufakatan jahat" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI. id: 13 hlm. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2006. Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terhadap gugatan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin (02/10), yang sebelumnya diajukan oleh sejumlah serikat buruh dan masyarakat sipil. Mengingat: 1. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaMATERI POKOK PERATURAN. sebaikbaiknya dan seadiladilnya, memegang teguh UndangUndang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. Janji Presiden (Wakil Presiden) : “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan. Mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lampiran file: 345 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 229; Lampiran hlm 230 sd. KETENTUAN PENUTUP. 3. Undang-Undang yang berlaku mengenai tata hierarki undang-undang di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diamendemen oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. UU No. Korang jangan pelik sebab dekat Itali ni, korang akan dikenakan denda jika didapati bersalah membawa anjing bersiar-siar lebih daripada 3 kali sehari. 000. Atas penyusutan/amortisasi bangunan dan asset tidak berwujud dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun dapat dilakukan sesuai masa manfaat berdasar pembukuan Wajib Pajak. 2020/No. Dalam konsepsi negara hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta Tahun 1997 Undang-undang PDF Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011. U. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Statistik yang baru;Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti; e. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan. Dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara. Pasal 135A. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. bahwa setiap tenaga kerdja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannja dalam melakukan pekerdjaan untuk kesedjahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional; b. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum. 2018/NO. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum. Lampiran file 819 hlm. Pasal 125 : Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti; g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Definisi Undang-Undang A rule of conduct or procedure established by custom, agreement, or authority. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK diatur dengan Peraturan Presiden. ABSTRAK: bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. Badan/Pengarang: Indonesia. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN UMUM: 1. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 12. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960. ABSTRAK PERATURAN. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November. 2007. – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 24 TAHUN 2004 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 37 TAHUN 2004 ; Jumlah Unduhan: 74684 Kali Unduh: Jumlah Tayang: 12813 Kali Tayang: Kembali . Undang bersama Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan Tunku Besar Tampin didefinisikan sebagai Raja bagi Negeri Sembilan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. /1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. -Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. 2016/NO. 2009/ No. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PP ini mengatur mengenai: 1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu; 2) jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka. Tutup. 5/1999 telah mengalami satu kali. Undang-undang ini mengatur mengenai pokok-pokok berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal MA RI maupun masyarakat. 021-21281200 . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. : 22/05/2023. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik T. The Undang Yang Empat are the ruling chiefs or territorial chiefs who still play an important role in the state of Negeri Sembilan, Malaysia, namely in the election of a new Yang di-Pertuan Besar. 4132, LL SETNEG : 23 HLM. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (negara dalam keadaan darurat), dengan ketentuan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 1974. Definisi/arti kata 'undang' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah v, meng·un·dang v memanggil supaya datang; mempersilakan hadir (dalam rapat, Kamus. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang. Referensi: Contoh Penulisan: Kutipan (in-text citation) Berdasarkan Undang-Undang No. law, statute, legislation are the top translations of "undang-undang" into English. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK diatur dengan Peraturan Presiden. e organization. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 1999. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Penjelasan Pasal 4 huruf a UU No. Undang-undang (UU) tentang Keprotokolan. Undang-undang (UU) No. Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. d. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang khusus boleh merujuk kepada undang-undang sivil, tetapi tidak boleh dikelirukan dengan sistem perundangan sivil yang diamalkan ramai negara. UU No. U: Indonesia: Pemrakarsa: Pemerintah Pusat : Nomor Peraturan: 28: Tahun Peraturan: 1999: Jenis/Bentuk Peraturan: Undang-Undang: Singkatan Bentuk Peraturan: UU: Tempat. 7. Download Undang Undang Nomor 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN disini: UU Nomor 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN Jl. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu. 256) menamakan perbuatan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya: Memaksa orang lain; Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri. 5835, LL SETNEG : 32 HLM. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Pasal 20, Pasal 21, Pasal. Chiefs of Negeri Sembilan, 1897. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 (Download PDF) Penulis: Amrin Madolan. The Job Creation Act ( Indonesian: Undang-Undang Cipta Kerja ), officially Act Number 11/2020 on Job Creation ( Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, or UU 11/2020), is a bill that was passed on 5 October 2020 by Indonesia 's People's Representative Council (DPR), with the aim of creating jobs and raising foreign and domestic. 2008/NO. a) Peraturan-peraturan undang-undang yang menjadikannya undang-undang. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, beberapa ketentuan dan terdapat UU yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu: a). Perkara 76. Mega Mendung. Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terhadap gugatan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin (02/10), yang sebelumnya diajukan oleh. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. 25, LN. tirto. Dikutip dari Pendidikan Kearganegaraan untuk SMK dan MAK Kelas X oleh Retno Listyarti dan. Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, yaitu antara lain: pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang yang sudah dibahas oleh DPR bersama Presiden dalam suatu periode untuk dibahas kembali dalam periode selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan dalam pembentukan Undang-Undang dan pengaturan. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. 504. 3. Teks UUD 1945 untuk Upacara Bendera. Jurnal ini didedikasikan sebagai media pembahasan hukum, yang dalam bahasa Melayu disebut Undang, dalam merespons dinamika dan perubahan sosial. Staatsblad 1909-586 dan Staatsblad 1909-584 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190 jo. Undang-undang yang digubal oleh badan-badan perundangan seperti Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. 2007/NO. 152 , TLN NO. 3556, LL SETNEG : 4 HLM. Undang-undang (UU) tentang Pelayanan Publik. 4967, LL SETNEG : 32 HLM. -Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen," Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar," Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28. 67, TLN NO. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. undang 1 Also mengundang verb to invite to ask (a person) politely to come or to do something to ask for to attract to tempt undang 2 Also undang-undang noun law rule(s) established by authority or custom their influence or operation Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja, pada Senin (02/11). bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. Telp. Fax. 134, TLN NO. diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perpu Cipta Kerja merupakan Peraturan Pemerintah tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan. Menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang. Terbit pertama pada 2018, Undang: Jurnal Hukum hadir dua kali dalam setahun, yaitu pada. BAB I KETENTUAN. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang. 2. Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2001. membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang -Undang tentang Mata Uang ; Mengingat : 1. The body of rules and principles governing the affairs of a community and enforced by a political authority; a legal system The condition of social order and justice created by adherence to such a system: A set of rules or principles dealing with a specific area of a legal system: tax law. I. undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan undang-undang; Mengingat : 1. Nomor. 3. tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional. UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dicabut. Akta Hakcipta 1969. Masyarakat dapat mengunduh naskahnya melalui situs resmi Sekretariat Negara. R. Penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 tersebut juga dipraktikkan dalam. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang. penguatan kewenangan LPSK; 3. (2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 ialah : a. 153, TLN NO. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2012. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar; b. 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Nilai dan Norma Konstitusional Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Perundang-undangan di bawah UUD Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Dicabut sebagian dengan : UU No. Ia masih merupakan peraturan yang harus dipatuhi oleh satu--satu masyarakat yang telah memikirkannya. Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan nasional; d. WACANA BERKAITAN UNDANG-UNDANG Penggunaan gambar, simbol dan bahan grafik boleh disalah tafsir Penukaran kenyataan kepada bentuk grafik sangat tidak sesuai Asmah Hj. 25, LN. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan. tersendiri dengan undang-undang; d.