878. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. 000,00 5 . X. 000,00 122. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. NSPK tersebut kemudian berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Oleh karena itu, menukil jurnal berjudul "Harmonisasi Pemerintah Pusat dengan daerah Sebagai Efektivitas Sistem Pemerintahan" yang terhimpun dalam Jurnal Legislasi Indonesia (Vol. 3. Pengertian Pemerintah Daerah Menurut Para Ahli. 980. 4. 353,00 1. Urusan Pemerintahan Daerah. 01 15 72 72 Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal D A U 11. Pasal 99 ayat (3) huruf s Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa Instansi Pembina Jabatan Fungsional memiliki tugas. dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Kerjasama ; b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. 02. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1. Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 14. pemerintahan daerah terdiri atas sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta implikasi struktural atas desentralisasi dan. Secara umum dinas pendidikan memiliki tugas sebagai pelaksana urusan pemerintah, baik pusat, daerah, maupun daerah di dalam bidang pendidikan. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur; 3. 19 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 9 tentang kecamatan, bahwa camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota. Adapun tugas dan fungsi dari Sekretariat dan masing-masing. Regulasi pelaksana dari beleid tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur. Urusan pemerintahan umum yang dibuat oleh pemerintah pusat dan dijalankan pemerintah daerah. 000,00 0,00 0,00 0,00 89. 2. dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. 3. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Dian Kus Pratiwi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Berdasarkan uraian di atas, asas otonomi sering disebut asas desentralisasi. 2. Urusan Pemerintahan Absolut. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Catatan Penting . 05 . Kuantitas dan kualitas SDM kearsipan dan perpustakaan belum optimal. PENUNJANG URUSAN . Urusan wajib pemerintah daerah yang menjadi kewenangan provinsi tercantum dalam UU 32/2004 pasal 13 ayat 1. fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kemudian, melansir dari Pembagian Urusan Pemerintah dalam Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam laman jdih. 000 5. PERSPEKTIF DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) Peraturan. visi, misi, tujuan dan sasaran 6. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan. Uraian Tugas. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 0000 - Kecamatan Bontang Selatan Periode :01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 Kode Uraian Urusan,. PENGERTIAN. Urusan Pemerintahan adalah ekkuasaan pemerintahan. 180. 2. C. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah pada pasal 74, Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan beberapa tugas sebagai berikut : pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan;Kepala Daerah Mau, Daerah Maju. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan d. Artinya apabila pemerintah pusat masih tetap menjalankan fungsi pemerintahan di daerah di luar kewenangan wajibnya, maka alokasi anggaran juga harus disediakan. F. Lembaga Teknis Daerah Propinsi merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. d. 000. PEMERINTAHAN DAERAH . 791. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi terdiri atas. 13 Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti yang tertuang dalam UU No. 430. maka uraian lebih rinci tentang pembiayaan daerah tidak diberikan, tetapi dapat dilihat pada Permendagri Nomor 13 Tahun. Indikator Kinerja Program /Kegiatan . 4. penyelesaian permasalahan perguruan tinggi kesehatan milik pemerintah daerah yang akan ditutup. Urusan Pemerintahan Daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) Kebijakan Belanja Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas: urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencarian. kearsipan, administrasi perlengkapan dan urusan rumah tangga, inventarisasi aset di lingkungan badan, pengelolaan administrasi kepegawaian serta memberikan layanan administrasi umum lainnya. pengampu urusan Tim koordinasi Dapat Ketidaktepatan pemaduserasian. Urusan wajib pemerintah daerah yang menjadi kewenangan provinsi tercantum dalam UU 32/2004 pasal 13 ayat 1. Undang -Undang No 23 Tahun 2014 Mengatur Tentang Pembagian Wilayah Negara, Kekuasaan Pemerintahan, Urusan Pemerintahan, Kewenangan Daerah Provinsi Di Laut Dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan, Penataan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Perda Dan Perkada, BUMD, Pelayanan Publik, Kawasan Khusus Dan Kawasan. Sehingga dalam pemerintahan daerah, kepala negara baik bupati dan wali kota bekerja sama dengan DPRD. Biar kalian paham mengenai 3 asas atau sistem yang masih/pernah berlaku di Indonesia tersebut, cerdika. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki tiga fungsi, yaitu: Fungsi layanan. RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 20. Tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, mengenai. h. Bupati adalah Bupati Badung. KODE URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SUMBER DANA LOKASI JUMLAH T - 1 TAHUN n T + 1 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga. PUBLIK TERHADAP WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh PPUPD sebagai prasyarat pemerintah pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren; c. memberi kepastian hukum tentang aspek teknis operasional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah baik yang bersifat kewenangan pangkal maupun yang bersifat tugas pembantuan dan dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat; dan b. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN. UUD No. (2) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam. Akun. 1 Belanja Pegawai. Daerah adalah Kota Singkawang. Tingkatan Daerah Otonom di Indonesia 60 periode 1948-1957 Tabel 2. Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah agar keamanan nasional dapat tercapai secara maksimal. Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya. PPUPD Ahli Pertama; b. PENGERTIAN. Foto: Unsplash. k. urusan pemerintahan Provinsi atau Kabupaten/Kota 9. Pasal 18 (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan. OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PELIMPAHAN KEWENANGAN/PENUGASAN PEJABAT NEGARA/PENUGASAN BUMN Status. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum. 000 3 5. 01-04-2019 SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH III DIREKTUR DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH Dr. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi sumber daya air, cipta kaiya, bina marga, peralatan dan pengujian bahan, penataan ruang, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. gov. 350. Untuk menentukan Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan. h. UU No. Adapun berdasarkan UU No. Glosarium. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1574, peraturan. Pengertian Camat. Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas, maka dapat. Susunan. Tugas Dan Wewenang Kepala Daerah. “Perebutan” kewenangan atau urusan pemerintahan antara pusat dan daerah berdampak pada besaran transfer fiskal. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah e. Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan negara. Asas Dekonsentrasi. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Drs. Uraian tugas dan fungsi organtisasi Dinas Kesehatan Daerah. 1 BELANJA OPERASI 43. Selain urusan pemerintah absolut ada juga urusan pemerintahan konkuren, yang akan diuraikan pada kesempatan berikutnya. Pemerliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Sebagai Berikutpemerintahan daerah. ABSTRAK: a. 300. Luasnya urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat berpotensi untuk terjadinya penyimpangan baik karena kesengajaan (by design) maupun karena ketidakmampuan (incompetency) pemerintah daerah. mengurai konflik kewenangan yang timbul antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Bahasa Indonesia. URAIAN TUGAS PENGELOLA URUSAN PADA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA. Kolom ini memuat deskripsi indikator program pada tahun 2022 (lihat BAB VII RPJMD tahun. 32 Tahun 2004 Pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesungguhnya tidak lagi otonom sebagaimana layaknya dibawah UU No. 3. 03. Hukum Positif Indonesia- Urusan. Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang. 32 Tahun 2004. Berdasarkan PP No. com - Kecamatan dan camat memiliki eksistensi tersendiri dalam perjalanan sejarah Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini. Wewenang Pemerintah Pusat dalam mengatur keamanan nasional meliputi keamanan di darat, laut, maupun udara. Kemudian, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 13 Ayat 1. 114 halaman dengan lampiran. Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:. 1. 2. 1/Kep. Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan. Urusan Hukum. Berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 36 Tahun 2020,. 555. Urusan Pemerintahan : a. XX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 0,00 16. Uraian tugas dan pengelompokan fungsi Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempuyai fungsi : P. Urusan pemerintahan umum dibuat oleh pemerintah pusat dan dijalankan oleh pemerintah daerah. 160. SUSUNAN ORGANISASI,. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik. Belanja Daerah. Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Paragraf 3 Pasal 65. adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang melaksanakan urusan penunjang fungsi perencanaan pembangunan. 190. 005. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.