otonomi khusus papua. Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia, di mana bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian baratnya menjadi Irian Jaya Barat yang sekarang bernama. otonomi khusus papua

 
 Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia, di mana bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian baratnya menjadi Irian Jaya Barat yang sekarang bernamaotonomi khusus papua  World Bank East Asia And Pacific Economic Update October 2019, Weathering Growing

Otonomi Khusus Papua Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagiProvinsi Papua adalah suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam rangkapeningkatan pelayanan (service), dan akselerasi pembangunan (acselerationdevelopment), serta pemberdayaan (empowerment) seluruh rakyat. Menurut Yorrys, tujuan dan peran kelembagaan tersebut mengingatkan pada Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). 2014. Sabtu, 19 September 2020 | 20:36 WIB. Sebelumnya, dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pemekaran. 2021/NO. 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Papua perlu mengacu kepada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang disusun oleh Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah; b. Perpres badan khusus ini. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Pengertian Daerah Otonomi Khusus. Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya dengan mengacu pada aspek-aspek kedaerahan dengan kata laiin terjadinya transfer kekuasaan. Dana Otonomi Khusus No Pemda 2021 DTI 2021 nt nt us a 1 t 3 4 8 2 9 2 2 k 7 5 0 5 4. Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Delivering Quality Service, New York: The Free PressPada tahun ini, otonomi khusus Papua telah berlangsung selama 21 tahun. tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian disusul dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2008 tentang penetapan status otonomi khusus untuk Provinsi Papua Barat. Kedua, penurunan jumlah penduduk misikin dari 50% di tahun 1999 menjadi 27,47% untuk. id. Pemerintah pusat telah menyalurkan dana Otonomi Khusus (Otsus) ke Papua selama dua dekade. Rakyat Papua dan Papua Barat pun mengapresiasi kelanjutan Otsus yang selama ini telah memiliki banyak manfaat. Dana otonomi khusus tersebut dinaikkan dari 2% menjadi 2,25% dari dana alokasi umun (DAU) sehingga total dana yang akan dikucurkan hingga 2041 berpotensi mencapai Rp. Radar Sorong, Papua dan Papua Barat Bahas Revisi UU Otsus, Selasa, 24 Juli 2018 2. Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (15/07) dianggap tidak akan. ABSTRAK. . Badan ini bertugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi. Pertama Pasal 1 huruf (a), “Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus”, diubah redaksinya menjadi “Provinsi Papua adalah Provinsi Provinsi di wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus”. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RepublikUndang-Undang No. 35 Tahun 2008. 145–181 Desember 2020 ISSN 2656-923x Kebijakan bagi Papua di Masa Depan Riris Katharina Dampak Dana Otonomi Khusus terhadap Pembangunan Papua Suhartono dan Venti Eka Satya Otonomi Khusus Papua dan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Sali Susiana Papua dan Diplomasi. Konflik antara. 6730, jdih. nama yang tetap digunakan secara resmi sampai terbitnya Undang-Undang No. Hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada Papua seringkali dibatasi, dikurangi, bahkan ditarik. World Bank East Asia And Pacific Economic Update October 2019, Weathering Growing. Pemerintah menganggarkan dana otonomi khusus atau Otsus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 menjadi Rp 7,8 triliun. Otonomi Khusus Papua Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagiProvinsi Papua adalah suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam rangkapeningkatan pelayanan (service), dan akselerasi pembangunan (acselerationdevelopment), serta pemberdayaan. Nilai-nilai dasar yang dimaksud adalah : 1. 1. Papua Barat. Latar Belakang • Harapan dengan terbitnya UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus untuk menjawab berbagai aspirasi dan tuntutan agar Pemerintah lebih memperhatikan pembangunan Papua sehingga masyarakat Papua menjadi lebih. Otsus dinilai belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dasar Hukum. “Kami berharap bahwa kebijakan otonomi khusus bagi provinsi Papua tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan dan pemerataan di seluruh tanah Papua,” kata dia. Undang-Undang Otonomi khusus Papua Barat disahkan pada bulan Oktober dan akan diterapkan pada bulan Januari 2002. Ardy Pandie. Pemerintah kembali memperpanjang otonomi khusus (otsus) untuk provinsi Papua dan Papua Barat mulai 2022 hingga 2041. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia NomorUU Otsus Papua bisa dikatakan sebagai jalan tengah atau sebuah hasil kompromi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Mendorong peningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan;. 1 Tahun 2008 diubah menjadi UU No. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 21 ayat (1), Pasal 26, dan Pasal 28; 2. “Pemekaran untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan. Gambaran Umum Provinsi Papua 55 B. JAKARTA, KOMPAS. “otonomi khusus” sejauh ini efektif? Monograf ini membahas berbagai isu penting tersebut. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sumule (Timer, 2007) menyebutkan otonomi khusus adalah pilihan politis yang mengindikasikan suatu kesediaan untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat. Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sepakat melanjutkan pemberian dana otonomi khusus (Otsus) ke Papua selama 20. Dari laporan yang disampaikan, bisa dilihat bahwa DPR khususnya Komisi II membahas tiga RUU ini. 49. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, perlu dilakukan upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus. "Kalau saya lihat. Otsus Papua diatur dalam UU No 21/2001 dan perubahan dalam UU Nomor 35/2008. Laporan Fikar W Eda | Jakarta. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua yang diundangkan pada 19 Juli 2021. Otonomi Khusus (Otsus) Papua memberi kesempatan anak muda Papua mengembangkan potensinya. 07/2021 TANGGAL 22 NOVEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah undang-undang yang mengatur berbagai aspek terkait kegiatan usaha, investasi, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik di Indonesia. UU No. Selanjutnya, nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No 21/2001 Otonomi Khusus Papua. com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Revisi kedua Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua. Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 1290). Dana Otonomi Khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. PENDAHULUAN. Penerapan otonomi khusus tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 diterbitkan dan mulai dilaksanakan sejak 1 Januari 2002, segenap Bangsa Indonesia berharap dapat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pasal 34. 2013 / Kemendikbud. 9(1). Otonomi Khusus Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus; 1. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRDterhadap Ranperda APBD T. Otonomi khusus Papua Kebijakan otonomi khusus Papua yang diberlakukan pemerintah terhadap Provinsi Papua dengan terbitnya UU Nomor 21/2001 yang memberikan pengakuan hak masyarakat adat, perempuan dan agama. Papua Barat. Lembaran Negara itu diterbitkan tepat lima hari setelah DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 21 tahun 2001, pada Paripurna DPR RI ke-23, masa persidangan V tahun sidang 2020-2021, pada Kamis, 15 Juli 2021. Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi. ( E. Hal itu disampaikan Firli menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. TRIBUN-PAPUA. . Saat ini, kedua provinsi tersebut mendapat dana Otonomi Khusus sebesar Rp 68 triliun atau 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Judul. Tugas perwakilan ini menyerap aspirasi dan menyinkronkan program yang ada. Selain merevisi 18 pasal yang tercantum dalam undang-undang (UU). Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No 3 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Papua Barat. Otonomi adalah istilah yang berasal dari Bahasa Latin, yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan. Undang-undang Otonomi Khusus Papua adalah sebuah aturan atau kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan pembangunan dalam berbagai aspek dengan empat prioritas utama yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur secara filosofis UU Otonomi khusus ini Gubernur Papua Lukas Enembe bersama perwakilan Pemda dari 28 kabupaten dan 1 kota menandatangani kesepakatan format baru tata kelola anggaran otonomi khusus di Kota Jayapura, Papua, Rabu (15/6/2022). UU No. Melalui otonomi khusus harus diberlakukan kebijakan yang melindungi, berpihak pada, dan memberdayakan orang asli Papua. Dana Otsus Papua Dinilai Berdampak Positif. 21 Tahun 2001 mengamanatkan pemberian dana Otonomi Khusus oleh Pemerintah Pusat kepada tiga daerah, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nangroe Aceh Darussalam. Menurut Musa Kamudi, yang berakhir adalah pengalokasian anggarannya, tetapi kebijakan atas keberpihakan pada orang asli Papua tidak berubah. JAYAPURA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendapatkan alokasi anggaran belanja daerah dan otonomi khusus atau otsus sebesar Rp 1,8 triliun pada 2023. Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut juga Badan Pengarah Papua (BPP) menerima anggota BPP dari perwakilan setiap provinsi di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (9/5/2023). Meskipun dalam perjalanannya, tidak mudah untuk merealisasikan UU Otonomi Khusus karena ada persoalan awal yang sudah muncul ketika pembahasan otonomi khusus dilakukan,” tegas Adriana. Klaim bahwa pemerintah pusat telah menggelontorkan lebih dari Rp1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi kebijakan. Otonomi Khusus Papua Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagiProvinsi Papua adalah suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam rangkapeningkatan pelayanan (service), dan akselerasi pembangunan (acselerationdevelopment), serta pemberdayaan. Sebagaimana diketahui,. Otsus masih berlangsung sesuai UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi Khusus Papua. Otonomi Khusus Papua Keinginan politik (political will) Pemerintah Indonesia untuk menangani Papua secara sungguh-sungguh dimulai sejak tahun 1999,7 yang ditandai dengan pemberian nama Papua menggantikan Irian Jaya oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan memperbolehkan mengibarkan bendera bintang kejora sebagai simbol kebudayaan orang Papua dan. Seorang warga asli Papua mengaku merasakan langsung dampak positif dana otonomi khusus dengan dikirim ke Australia untuk menempuh pendidikan tinggi setamat SMA, meskipun skema itu sendiri jauh. Saat ini, kedua provinsi tersebut mendapat dana Otonomi Khusus sebesar Rp 68 triliun atau 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Publik luar Papua dan Papua yang mengikuti kebijakan ini pasti sangat mengetahui bagaimana sejarah lahirnya[1] dan sepak terjang realisasi kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari dasar menimbang Undang - 84 Dalam buku Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus, Refika Aditama, Jakarta, 2013, Hlm:1 -2, dikutip dari bukuLANDASAN HUKUM OTONOMI KHUSUS & KEISTIMEWAAN ”Negara mengakuidan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khususdan bersifat istimewayang diatur dengan Undang-Undang” UUD 1945 (Pasal 18B) Aceh DKI Jakarta DIY Papua Papua Barat UU NO. id - Otonomi khusus (Otsus) untuk Papua dan Papua Barat akan berakhir pada 2021 nanti. Pada 21 November nanti, peraturan tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua menginjak lebih dari 20 tahun semenjak diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Selain itu, dana yang lebih besar yang akan diturunkan oleh pemerintah pusat mulai tahun 2022 - 2042 hanya masuk akal. Kalau itu berakhir, jumlah anggaran kedua provinsi itu hanya Rp 11 triliun karena 99 persen anggaran mereka. dengan otonomi daerah harus dilaksanakan sebagai bukti kepatuhan pemerintah dan dewan legislatif terhadap UUD NRI 1945. 000,00 (lima triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah). PENGALOKASIAN – TAHUN ANGGARAN 2022 – DANA OTONOMI KHUSUS 2021 PERMENKEU RI NOMOR 163/PMK. Menurut Musa Kamudi, yang berakhir adalah pengalokasian anggarannya, tetapi kebijakan atas keberpihakan pada orang asli Papua tidak berubah. ABSTRAK. Peraturan Perundang-undangan. Tahun. UU ini mengatur mengenai pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan melihat pengalaman sebelum reformasi, di mana masih banyak ketimpangan kesejahteraan bagi. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi perce patan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Papua. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Meskipun dalam perjalanannya, tidak mudah untuk merealisasikan UU Otonomi Khusus karena ada persoalan awal yang sudah muncul ketika pembahasan otonomi khusus dilakukan,” tegas Adriana. Otonomi Khusus Provinsi Papua diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 terdiri dari 79 pasal yang telah diubah dengan Perpu No. Hal ini karena MRP dilihat dari prinsip dasar pemerintahan, mempunyai posisi tertentu dan khas serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Undangundang Nomor 21 - Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. bahwa otonomi khusus bagi Provinsi Papua bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pembangunan di segala bidang; b. Dinamika Sosial-Ekonomi Papua pada Era Otonomi Khusus Pembangunan ekonomi di Papua di bawah rezim Orde Baru telahBadan Pusat Statistik Provinsi Papua (Statistics of Papua Province) Jl. Jayapura (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui sidang paripurna pada 17 Juli 2021 telah mengesahkan revisi kedua Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dengan memperbaiki tujuh poin krusial. Sebelum pengesahan, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan, pemekaran merupakan bagian dari amanat UU tentang Otonomi Khusus Papua. Dalam UU tersebut, pemerintah bersama DPR sepakat untuk. Posted on Januari 15, 2013by Andhika Pratama BAB I. "Setiap penggunaan dana otsus Papua. 2. Oleh : Administrator. Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik dan Aspirasi Kemerdekaan. Subjek. Dalam undang-undang. wordpress. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Perpu No. Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya dengan mengacu pada aspek-aspek kedaerahan dengan kata laiin terjadinya transfer kekuasaan. “Semua bisa dikompromikan. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi PapuaSemua pihak tidak boleh lupa, bahwa Otonomi khusus Papua adalah kebijakan afirmatif yang diberikan negara. 2, LN. Sebagian. Namun demikian, substansi UU Otonomi Khusus Papua itu sendiri tidak mencakup upaya penyelesaian seluruh akar persoalan di Papua. 21 Tahun 2001 mengamanatkan pemberian dana Otonomi Khusus oleh Pemerintah Pusat kepada tiga daerah, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nangroe Aceh Darussalam. "Dengan mengucapkan. BAB I PENDAHULUAN A. Otonomi Khusus Papua Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagiProvinsi Papua adalah suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam rangkapeningkatan pelayanan (service), dan akselerasi pembangunan (acselerationdevelopment), serta pemberdayaan. JAKARTA, KOMPAS. id - Pada 15 Juli 2021, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua resmi disahkan menjadi Undang-Undang. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua 13/01/2022 Undang Undang Oleh. Bagi Hasil Pajak BHP antara lain Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pajak Penghasilan Badan ataupun pribadi dengan pembagian : 1. Jadi berdasarkan etimologi atau bahasa, otonomi adalah peraturan sendiri, memerintah. Kalau itu berakhir, jumlah anggaran kedua provinsi itu hanya Rp 11 triliun. 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RepublikJAKARTA, HUMAS MKRI – Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) dibentuk untuk memperkuat ikatan kesatuan dan memajukan Provinsi Papua sebagai bagian sah dari NKRI. Rakyat Papua dan Papua Barat pun mengapresiasi kelanjutan Otsus yang selama ini telah memiliki banyak manfaat. Tentunya ini adalah menjadi tugas kita bersama yang akan dituangkan di RIPPpelaksanaan otonomi khusus Papua ini ditetapkan oleh DPR RI pada Oktober 2001. GUBERNUR PAPUA, Menimbang : a. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat (UU Otsus Papua) ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri. Contohnya undang- 1. 0005098 ) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2007 BAB I PENDAHULUAN A. TRIBUN-PAPUA. Pemekaran itu untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan nama provinsi ini untuk diganti menjadi Papua. Frans mengingatkan dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat akan berakhir pada 2021. Rabu, 21 Juli 2021 4995 kali. 4 Hlm. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 21 ayat (1), Pasal 26, dan Pasal 28; 2. Kementerian Dalam Negeri bersama sejumlah kementerian membentuk tim untuk mengawal tiga daerah otonom baru di Papua hingga Pemilihan Kepala Daerah 2024. id : 26 hlm. UU ini mengakomodasi kepentingan kekhususan OAP, mengatur pembentukan DPR di provinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu, dalam revisinya, pemerintah hanya mengusulkan perubahan dua pasal dalam UU Otsus Papua ke DPR, yaitu Pasal 34 dengan menaikan plafon alokasi dana otonomi khusus dari 2% menjadi. 2. Dalam Otonomi Khusus di Papua terdapat Nilai-nilai Dasar yang bersumber dari adat istiadat rakyat Papua, nasionalisme yang bertumpu pada prinsip-prinsip manusia universal, dan penghormatan akan demokrasi dan hak-hak asasi manusia.